Oleh:
Dr.Ahmad Redi.,S.H.,M.H.
Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD), akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari Hakim Konstitusi, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013.
Secara konstitusional hak Presiden membentuk Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa dalam hal ikhwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan Perppu. Keadaan “kegentingan memaksa” dalam UUD tidak diatur secara lengkap mengenai keadaan apa saja dan bagaimana kegentingan memaksa dapat menjadi dasar pertimbangan penetapan Perppu oleh Presiden, begitu pula dengan aturan organik dari UUD yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun tidak menkonkretkan “hal ikhwal kegentingan memaksa” yang diatur dalam UUD. Melalui ketentuan tersebut, Presiden memiliki hak mutlak untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, dianggap genting yang memaksa sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Perppu.
Pemikiran Presiden mengenai suatu keadaan tertentu genting yang memaksa, perlu dilakukan pengujian oleh DPR dengan mengajukan Perppu tersebut ke DPR dalam persidangan paripurna DPR pertama setelah Perppu tersebut ditetapkan Presiden. Apabila DPR sependapat dengan Presiden mengenai kegentingan memaksa tersebut, DPR dapat menyetujuinya dengan menerbitkan undang-undang tentang penetapan Perppu dan jika DPR tidak sependapat maka Perppu tersebut harus dicabut dengan penerbitan undang-undang tentang pencabutan Perppu. Namun, segala tindakan hukum dan akibat hukum yang timbul berdasarkan Perppu tersebut tetap diakui sepanjang Perppu tersebut belum dinyatakan dicabut. Artinya tempo waktu penetapan Perppu sampai dengan Perppu tersebut ditolak/diterima DPR, akibat hukum yang timbul tetap legal selama durasi berlakunya Perppu tersebut.
Lalu dapatkah suatu Perppu diajukan permohonan pengujiannya ke MK sebelum Perppu tersebut disetujui/ditolak DPR? Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 kewenangan pengujian yang dilakukan oleh MK hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD. Secara tafsir gramatikal maka hanya undang-undang saja yang dapat diuji oleh MK walaupun dalam UU No.12 Tahun 2011 kedudukan undang-undang dan Perppu sederajat, namun kewenangan konstitusional pengujian oleh MK hanya pada undang-undang. Pengujian terhadap Perppu hanya dapat dilakukan oleh DPR melalui persetujuan untuk menerima atau menolak Perppu yang diajukan oleh Presiden. Lalu bagaimana bila DPR tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu? Hal inilah yang terjadi dalam Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Perppu ini hingga saat ini tak jelas nasibnya. DPR tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak atas Perppu ini dan hingga saat ini belum ada undang-undang mengenai penetapan Perppu JPSK menjadi Undang-Undang atau Undang-Undang mengenai Pencabutan Perppu JPSK. Perppu yang menjadi dasar bailout Bank Century ini menyebabkan beberapa orang harus berurusan dengan KPK. Ketidakjelasan nasib Perppu JPSK ini mengingkari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR menyetujui/tidak menyetujui penetapan Perppu menjadi undang-undang pada persidangan yang berikutnya.
Menyoal Substansi
Terbitnya Perppu No.1 Tahun 2013 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No.24 Tahun 2003, terdapat 3 (tiga) substansi krusial dalam Perppu tersebut, yaitu mengenai: syarat rekruitmen hakim, pembentukan Panel Ahli, dan penguatan Majelis Kehormatan. Pertama, penambahan ketentuan berupa syarat tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim merupakan upaya preventif bagi calon hakim “titipan” partai politik yang membawa kepentingan politik partai. Kedua, pembentukan Panel Ahli yang terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi bidang hukum untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim sebelum diajukan kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden, akan mempersempit dan menghindari perbuatan “main mata” antara calon hakim dengan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebagai pihak yang berhak mengajukan masing-masing 3 (tiga) hakim konstitusi. Ketiga, pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) secara permanen yang bersekretariat di kantor Komisi Yudisial (KY) sebagai penegak kode etik dan pedoman prilaku hakim, menjawab kekhawatiran banyak pihak mengenai pengembalian kewenangan KY dalam mengawasi hakim konstitusi yang dianggap bertentangan dengan UUD. Melalui Perppu ini pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh KY namun oleh MKH sehingga kekhawatiran tersebut terbantahkan.
Penghalang Perppu
Ada banyak pihak yang akan menjadi penentang Perppu tersebut. Pertama penentangan akan dilakukan oleh anggota DPR dalam sidang persetujuan Perppu tersebut. Dalam perkembangannya ada beberapa fraksi yang telah menyatakan ketidaksetujuan atas Perppu tersebut dengan berbagai pertimbangan, misalnya mengenai unsur “kegentingan memaksa” yang tidak kontekstual atau juga karena alasan sebaiknya Pemerintah/DPR menyiapkan RUU tentang Perubahan UU No.24 Tahun 2003 tentang MK saja bukan dengan menerbitkan Perppu, bahkan penetapan Perppu tersebut dapat menjadi isu politik yang seksi sebagai komoditas politik untuk menjatuhkan wibawa Presiden dan partai pendukungnya.
Penentang lainnya apabila Perppu tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu para pihak yang memiliki legal standing dalam pengajuan uji materiil undang-undang tersebut ke MK. Dasar penentangan tersebut, antara lain bahwa undang-undang penetapan Perppu tersebut bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 24B, dan Pasal 24C UUD. Selanjutnya, penghalang yang paling utama yaitu Hakim Konstitusi itu sendiri. Suasana batin Hakim Konstitusi saat ini bercampur aduk. Dimulai dengan kasus penangkapan Ketuanya, banyaknya pengakuan mengenai ‘aroma busuk’ MK dari pihak yang dirugikan dalam sengketa pemilukada, kekecawaan rakyat Indonesia kepada MK yang selama ini dianggap sebagai lembaga reformis selain KPK dan KY, serta suasana batin tidak dilibatkannya MK dalam pertemuan para ketua lembaga negara yang dikoordinasikan oleh Presiden yang dalam pertemuan ini muncul wacana penerbitan Perppu. Hal tersebut, menjadi dasar psikologis hakim MK seandainya undang-undang tersebut dilakukan pengujian ke MK. Selain suasana utama, yaitu pemikiran untuk menjaga kepentingan MK melalui semangat ego-lembaga sehingga akan mempengaruhi hakim MK dalam memutus perkara tersebut.
Akhirnya, diperlukan kebijaksanaan yang luar biasa dari Presiden, DPR, dan MK dalam menyikapi persoalan Perppu ini. Presiden berkeinginan sangat besar untuk dapat menyelamatkan MK dengan beberapa langkah yang ditetapkan, termasuk penetapan Perppu. Begitu pula DPR harus bijaksana pula dalam memikirkan hidup-mati Perppu tersebut. MK sebagai pihak yang dikenai dampak pengaturan Perppu harus pula berpikir jernih dan bijaksana dengan menempatkan upaya memperbaiki lembaga MK agar tetap menjadi penjaga Konstitusi yang dipercaya publik. Presiden, anggota DPR, dan Hakim Konstitusi merupakan negarawan yang harus menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas ego-ego pribadi dan lembaganya.
Dimuat di Koran Media Indonesia, 19 Oktober 2013.
Oleh:
Dr. Ahmad Redi.,S.H.,M.H
(Doktor Hukum Universitas Indonesia, Peneliti di Satjipto Rahardjo Institute)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar